RAPAT SKPD RKA 2027, Kebutuhan Belanja Rutin OPD Jadi Perhatian

RAPAT SKPD RKA 2027, Kebutuhan Belanja Rutin OPD Jadi Perhatian

GORONTALO — Selasa, 1 September 2026 — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perang...

Tim Redaksi • 01 September 2026 • 58x dilihat

GORONTALO — Selasa, 1 September 2026 — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo. Pembahasan diarahkan untuk memastikan kebutuhan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya belanja rutin, dapat dipenuhi secara terencana sekaligus mendukung pelaksanaan program dan layanan pemerintahan pada tahun anggaran mendatang. Rapat tersebut dilaksanakan BKAD Provinsi Gorontalo pada 1–3 September 2026 dan diikuti OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Dalam pembahasan, setiap OPD diminta menyiapkan Dokumen RKA SKPD Tahun Anggaran 2027 dalam bentuk hard copy sebanyak tiga rangkap dan soft copy untuk selanjutnya dibahas serta diverifikasi bersama BKAD. Materi verifikasi mencakup belanja gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, TPP ASN selama 12 bulan, belanja gaji PPPK PW selama 12 bulan, belanja tenaga outsourcing selama 12 bulan, serta kebutuhan listrik, air, keamanan, dan internet selama 12 bulan. Selain itu, turut diperhatikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja modal yang telah direncanakan dalam RKPD 2027, serta belanja program prioritas OPD. 

Kehadiran Sudarman Samad dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan kebutuhan anggaran Dikbud dengan kemampuan dan prioritas perencanaan daerah. Rapat dihadiri Asisten II, Kepala BKAD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Perencanaan anggaran harus mampu menjaga kebutuhan rutin tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang bagi program prioritas yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, setiap kebutuhan perlu disusun secara cermat dan bertanggung jawab,” ujar Sudarman Samad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Pembahasan dan verifikasi RKA SKPD menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar program, kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan anggaran setiap perangkat daerah tersusun secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  Ke depan, OPD diharapkan memastikan seluruh kebutuhan anggaran disusun secara realistis dan selaras dengan prioritas pembangunan, sehingga pelaksanaan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: #Gorontalo

Komentar & Diskusi

0 tanggapan

Sampaikan tanggapan atau pertanyaan resmi terkait publikasi ini.

Belum ada komentar pada konten ini.

Jadilah yang pertama untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan resmi melalui formulir di bawah ini.

Tulis Komentar

Semua komentar akan melewati tahap moderasi operator resmi sebelum ditampilkan.

Email Anda dirahasiakan dan tidak dipublikasikan.

0 / 2000
Dilindungi sistem verifikasi & moderasi operator resmi.