GORONTALO — 21 September 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menjalani tahapan penilaian pelayanan publik melalui wawancara bersama Tim Penilai Ombudsman Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menerima langsung tim penilai bersama jajaran Dinas Dikbud. Agenda tersebut menilai pembenahan standar layanan di lingkungan organisasi.

Dalam wawancara tersebut, Kepala Dinas menyampaikan bahwa pembenahan standar pelayanan menjadi bagian dari penguatan kinerja organisasi. Langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pendidikan.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang berusaha maksimal untuk membenahi standar layanan sebagai bagian penting dari kinerja organisasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan memiliki standar yang jelas, proses yang dapat dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa penilaian Ombudsman menjadi ruang evaluasi dan pembelajaran bagi jajaran Dinas Dikbud. Masukan dari tim penilai diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan dan memperjelas mekanisme kerja.

Masukan tersebut juga diharapkan mampu membangun budaya pelayanan yang konsisten di lingkungan Dinas Dikbud. Dengan demikian, hasil penilaian tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi juga dasar untuk melakukan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Dinas Dikbud mengarahkan pembenahan standar pelayanan agar tidak berhenti pada dokumen. Standar tersebut perlu diterapkan dalam praktik melalui penyediaan informasi yang jelas, prosedur yang pasti, pelayanan yang adil, serta respons terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat.

Evaluasi eksternal ini menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo.