GORONTALO — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam Dialog Kebijakan tentang integrasi risalah atau kajian kebijakan ke dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang responsif gender, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim, Selasa (27/10/2026), di Hotel Aston Gorontalo.

Sekdis Dikbud, Siti Maria I. Lahidjun mewakili kadis pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Program SKALA.

Dialog kebijakan tersebut membahas pemanfaatan rekomendasi policy brief dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk keterkaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta adaptasi perubahan iklim.

Pembahasan melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penggunaan hasil kajian dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Dalam kegiatan tersebut, Siti Maria menyampaikan bahwa rekomendasi kajian kebijakan perlu mendapat perhatian dalam perencanaan program pendidikan agar penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan layanan dan sasaran yang ingin dicapai.

Menurutnya, perencanaan yang berbasis kajian dapat menjadi pertimbangan dalam mengarahkan program pendidikan agar lebih inklusif dan tepat sasaran.

Mewakili Dikbud, Materi yang dipaparkan oleh Siti Maria dalam dialog ini mengangkat tema "Mengintegrasikan Policy Brief ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sektor Pendidikan: Dari Analisis Kebijakan Menuju Layanan Pendidikan yang Berkualitas, Inklusif, dan Tepat Sasaran."

Pembahasan tersebut menempatkan integrasi rekomendasi kebijakan ke dalam rencana kerja dan anggaran sebagai pokok bahasan di sektor pendidikan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyepakatan rekomendasi mengenai mekanisme internalisasi policy brief dalam perencanaan dan penganggaran daerah, pembacaan rekomendasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut.